Sutiyoso - Bahaya Intelijen Negara Rasa Partai Politik

Sutiyoso - Bahaya Intelijen Negara Rasa Partai Politik

By Relawan B5



Dalam sistem demokrasi terbuka alat Negara haruslah bersifat netral dan terbebas dari kepentingan politik parsial. Alat Negara yang dimaksud adalah Tentara, Polisi, dan intelijen. Netralitas aparat Negara adalah untuk melayani dan melindungi setiap warga Negara tanpa ada perbedaan asal usul politik parsial. Apabila aparat Negara diisi oleh anggota-anggota partai politik maka alat negara tersebut akan digunakan untuk kepentingan politik seseorang atau sekelompok orang saja. Dampaknya akan merusak kesatuan bangsa yang dibentuk berdasarkan demokrasi yang di Indonesia berlandaskan Pancasila. TNI, Polri, dan intelijen adalah aparat Negara yang profesional.

Apalagi reformasi menghendaki netralitas aparat, kehendak reformasi jelas menghapus dwi fungsi ABRI yang salah satu kakinya memainkan peran politik. TNI dituntut profesional hanya menjalankan tugas dan fungsinya untuk menjaga pertahanan Negara dan kesatuan bangsa, begitu juga Polri focus pada keamanan Negara dan juga intelijen sebagai panca indera Negara hanya focus menjaga pertahanan dan keamanan Negara dalam rangka deteksi dini (early warning sistem).

Sistem aparat negara yang berlawanan dan berbeda dengan Negara demokratis ditemukan dalam sistem Negara otoriter, totaliter, dan diktator. Dalam sistem otoriter dan totaliter aparat Negara atau alat Negara memang perwujudan dari petugas-petugas partai politik kepentingan. Gunanya adalah untuk mengendalikan rakyat sesuai kepentingan politik partai dan berfungsi untuk membasmi lawan-lawan politik.

Nazi yang dipimpin Adolf Hitler sebagai partai politik memiliki aparat Intelijen atau polisi rahasia yang dinamakan Gestapo, yaitu polisi politik (Politische Polizei) yang bertujuan membasmi lawan politik. Begitu juga komunisme dibawah kepemimpinan Joseph Stalin punya aparat intelijen atau polisi rahasia bernama NKVD tugas dan fungsinya sama dengan Gestapo yaitu membasmi lawan politik dan mencapai kesuksesan partai politik dan tokoh dalam partai. Jadi, aparat intelijen atau lembaga intelijen yang berisi anggota Partai adalah ciri khas KOMUNIS dan FASIS yang dalam kenyataan sejarah jelas terbukti memberangus lawan politik dan merenggut puluhan juta nyawa umat manusia.

Perkembangan akhir-akhir ini di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Intelijen Negara jatuh pada lobi-lobi partai politik dan dipimpin oleh seorang yang menjadi Ketua Umum partai politik. Data yang kami dapatkan yang bernilai A1 didapatkan bahwa pemimpin BIN yang baru akan memilih Wakil Kepala BIN dari partai politik karena baras jalas dia dijagokan salah satu partai politik sebut saja Hanura. Sutiyoso menjadi kepala BIN karena dia dinominasikan oleh ketua umum Hanura yaitu Wiranto dengan kesepakatan para ketua umum partai yang tergabung dalam koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Untuk mengakomodir dan mengambil hati partai KIH lainnya Sutiyoso akan mengangkat Deputi dan direktur yang merepresentasikan perwakilan partai KIH dengan menganti para deputi dan direktur lama yang sudah mengabdi profesional di BIN. Secara perlahan Sutiyoso akan mengangkat pejabat BIN dari Koalisi Merah Putih (KMP). Derajat Wibowo adalah salah satu nama yang disebut-sebut bakal mengisi pimpinan BIN. Namun motif merangkul KMP beda dengan KIH,merangkul KMP yang dalam soal ini dimotori Amin Rais adalah untuk tujuan pribadi kekuasaan Sutiyoso untuk running pada tahun 2019 mengingat Sutiyoso pernah mencalonkan diri sebagai Presiden pada tahun 2007. Dia berspekulasi akan mendapatkan suara dan dukungan dari KMP. Konsolidasi politik Sutiyoso diperkuat dengan dana tambahan BIN sebesar 11 Triliyun yang meningkat pesat dari 2,5 Triliyun.

Masa pencalonan Sutiyoso sanagatlah buruk, sepanjang sejarah bangsa baru kali ini ada deklarasi-deklarasi dukungan sebagai kepala BIN. Dulu kepala BIN ditunjuk dan senyap tanpa kegaduhan dan riuh rendah politik. Pemilihan kepala BIN tak ubahnya seperti pilpres dan pilkada. BIN sudah terpolitisasi sedemikian rupa, mungkin ini pertanda Negara mulai mau memasuki era Fasis Nazi atau Komunis. Semoga bisa dicegah.

Kami sebagai anak bangsa yang mengabdi pada Negara sangat resah sebab alat Negara sudah digunakan sebagai alat politik kekuasaan seperti yang dilakukan rezim Komunis dan Fasis. Apalagi watak dan catatan rekam jejak Sutiyoso yang terlibat dalam pelanggaran HAM maka terlihat dia tak segan-segan untuk memboldozer lawan-lawan politiknya. Demokrasi dan reformasi yang kita cita-citakan akan musnah ditangan Sutiyoso.

Kami mengajak segenap anak bangsa yang peduli bangsa dan tanah air untuk bersatu melawan cara-cara model Komunis dan Fasis tersebut. Negara, demokrasi, dan Hak Asasi kita terancam. Kami meminta Presiden Jokowi untuk waspada terhadap gerakan politisasi apparatus Negara, sebelum terlambat akan menghantam Jokowi sendiri dan parahnya merus Negara maka kenegarawan Jokowi diperlukan dalam mencegahnya, jika tidak apa boleh buat, kami segenap anak bangsa akan melawan sampai tetes darah penghabisan!